Usulan mengenai Dana Aspirasi yang diusulkan Dewan dinilai tidak melanggar fungsi Parlemen dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Demikian dikatakan Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi di ruang kerjanya Gedung Nusantara I Jakarta, Senin (15/6) pagi.

Bobby Rizaldi menambahkan, seperti halnya Dana Aspirasi di Amerika Serikat (Congressional Earmark), Filipina dan dinegara lainnya, Anggota Parlemen/Kongres “hanya” mengalokasikan (directed project), sesuai fungsi penganggaran (Hak Budget), bukan sebagai pelaksana.

Politisi Fraksi Partai Golkar Bobby Rizaldi juga mengatakan, Hak Inisiatif Bugjet ini untuk mengingbangi rencana pembangunan insfrakstruktur melalui eksekutif agar merata, atau bisa disebut Voice of Voiceless, serta memastikan agar jangan ada Aspirasi pembangunan dari masyarakat yang tidak tertampung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Misalnya, seorang Bupati yang menang didalam suatu daerah dalam kampanyenya namun Bupati tersebut tidak membangun desa yang tidak memilihnya, maka hal ini bisa diimbangi  oleh Wakil yang terpilih dari Daerah tersebut,"jelasnya.

Dia mengemukakan, dalam penyelenggaraan Dana Aspirasi tersebut pengawasanya akan sangat berlapis, karena dana tersebut digunakan berdasarkan Aspirasi rakyat, maka yang pertama di depan adalah rakyat yang akan mengawasi, kedua LKPP/LKPD Daerah, dan tentunya secara Nasional adalah BPK yang memeriksa. Jadi rakyat pun turut aktif untuk mengawasinya. "Kontroversi soal dana Aspirasi ini sudah pernah dibahas pada tahun 2010 lalu, dan masalahnya cukup klasik, karena kurangnya komunikasi dalam penyampaian ke publik yang komprehensif dan masif," tegas Bobby.

Dia menegaskan bahwa dirinya tidak tahu besaran yang diusulkan, apa itu 20 milyar atau kurang dari itu, akan tetapi kita akan terus mendorong agar Banggar tetap memperjuangkan hal ini.

"Karena Dana Aspirasi ini bukan kegiatan baru, tapi mekanisme mengalokasikan pembangunan insfrastruktur melalui Hak Inisiatif Budget dari DPR. Bukan uang tapi directed project (langsung ke proyek pembangunan) dalam bentuk lima kegiatan pembangunan pemerintah, misalnya membangun jalan sepanjang 10.000 km, yang 78 km nya diarahkan melewati 78 Dapil perwakilan," pungkas Bobby. (Spy) Foto : Andri/parle/od